Pimpinan SKPD harus bisa memperjuangkan Staff

wahyudi 2016-03-08

Kudusnews.com, KUDUS-Seorang pimpinan harus bisa memberdayakan dan memperjuangkan seorang bawahan (staf). Jika bawahan punya kualifikasi yang baik seharusnya diberikan kesempatan lebih luas dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Termasuk dalam belajar pada tingkatan yang lebih.

Demikian disampaikan oleh Bupati Kudus H.Musthofa saat memberikan amanat upacara luar biasa, Senin (28/9) di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Hadir dalam upacara itu seluruh pegawai setda dan instansi di lingkungan kantor bupati Kudus, serta seluruh pejabat eselon dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Upacara ini, menurut bupati, sebagai upaya membangun komunikasi antar-SKPD dan komunikasi antara pimpinan dengan seluruh bawahan. Karena seluruh program dan kegiatan serta kebijakan harus tegak lurus dari bupati hingga ke bawah. Termasuk apabila ada kendala dan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

”Dengan standing meeting ini nanti, seluruh pejabat saya persilakan untuk berkumpul di pendopo untuk melakukan komunikasi dan koordinasi,” pesan bupati dalam amanatnya.
Dengan komunikasi yang baik, lanjutnya, maka akan tercipta sebuah harmonisasi yang baik di seluruh SKPD. Tidak mungkin Kudus ini bisa terbangun dengan baik tanpa ada koordinasi dan komunikasi. Termasuk yang tak kalah penting adalah komunikasi antara pimpinan SKPD dengan seluruh pegawai yang dipimpinnya. Sehingga keluhan dan kendala staf merupakan tanggung jawab bersama termasuk kepala SKPD.

Tugas dirinya sebagai bupati adalah mengantarkan para pegawai menjadi pemimpin yang berkualitas. Yang memiliki kompetensi, tanggung jawab, serta bisa mengaplikasikan dengan baik pada tugas dan pekerjaannya. Dan hal ini tidak mungkin dilakukannya tanpa peran kepala SKPD untuk memberdayakan kemampuan staf dengan baik.

”Pimpinan SKPD yang baik, tidak membatasi staf yang memiliki kompotensi dan kualitas yang baik. Termasuk harus bisa memperjuangkan seluruh bawahannya,” tambahnya.
Di akhir amanatnya, bupati berpesan kepada seluruh pegawai/peserta upacara untuk tetap memrioritaskan tanggung jawab utamanya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Karena pelayanan kepada masyarakat harus dinomorsatukan daripada pekerjaan ‘sampingan’ lainnya. Tidak ada larangan PNS untuk berbisnis sampingan, tetapi dengan tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan.

”Tunjukkan kinerja dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan layanan yang maksimal untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya.(*)